STANDAR DAN MAKLUMAN PENGADILAN

Standar dan Maklumat Pengadilan di website Pengadilan Agama Bintuhan

Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya:

  1. Sistem
  2. Mekanisme dan prosedur
  3. Jangka waktu penyelesaian
  4. Biaya/ tarif
  5. Fasilitas
  6. Evaluasi kinerja pelaksana

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara.

Berikut ini aturan yang dijadikan bagi Standar Pelayanan pada Pengadilan Agama Bintuhan Kelas II:

 No.                               Nama Dokumen     Tautan
  1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan

Download